SUMEDANG | Suaraindependent.id – Pemerintah bersama unsur TNI-Polri dan instansi terkait mulai menyosialisasikan rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang. Pada tahap pertama, sebanyak 1.000 petak KJA atau sekitar 30 persen dari jumlah yang ada saat ini direncanakan akan ditertibkan.
Sosialisasi Penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) Waduk Jatigede Tahap I Tahun Anggaran 2026 tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Darmaraja, Desa Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Senin (9/11/2026).
Kegiatan dihadiri Koordinator Umum sekaligus Dansatgas Penertiban KJA, Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, Dandim 0610/Sumedang Letkol Kav Boyke Antonius Nainggolan, Wakapolres Sumedang Kompol I Putu Ika Prabawa Kartika Utama, S.I.K., M.A., perwakilan Kejaksaan Negeri Sumedang, Satpol PP, DSDA Provinsi Jawa Barat, Kepala UPB Bendungan Jatigede, GM PJT II Wilayah 5 Cirebon, serta unsur pemerintah daerah dan para kepala desa.
Turut hadir Camat Darmaraja Hilman Abdilah, Danramil 1010/Darmaraja Kapten CAJ Yayat, Kapolsek Darmaraja AKP Agus Purnama, Kasat Polairud AKP Yayat Hidayat, Ketua Paguyuban KJA H. Utis Sutisna, serta sekitar 200 orang masyarakat yang terdiri dari pemilik dan pekerja KJA di wilayah Kecamatan Darmaraja.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah narasumber menyampaikan pemaparan mengenai kondisi Bendungan Jatigede, mulai dari kondisi elevasi air, dampak keberadaan KJA terhadap bendungan, hingga ketentuan dan dasar hukum penertiban.
Koordinator Umum Kegiatan, Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa penertiban KJA merupakan bagian dari upaya pengendalian jumlah keramba agar keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Penertiban KJA ini bukan semata-mata untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Namun, kita ingin memastikan keberadaan KJA di Waduk Jatigede dapat dikendalikan, tertata, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Waduk ini memiliki fungsi strategis yang harus kita jaga bersama, baik untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air baku, maupun pembangkit listrik,” ujar Kolonel Inf Yanto Kusno Hendarto.
Ia juga menegaskan bahwa proses penertiban akan dilakukan melalui tahapan pendataan dan validasi sehingga jumlah serta keberadaan KJA yang akan ditertibkan dapat ditentukan secara tepat.
Berdasarkan pemaparan narasumber, kondisi elevasi air Bendungan Jatigede saat ini berada pada angka 233 meter di atas permukaan laut (mdpl). Apabila elevasi mencapai titik elevasi mati 230 mdpl, waduk tidak lagi dapat mengalirkan air sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama, terlebih fenomena El Nino menyebabkan kebutuhan air semakin tinggi untuk mendukung pengairan irigasi di wilayah hilir. Namun, kondisi elevasi air saat ini bukan berarti kebijakan penertiban dilakukan semata-mata agar KJA tidak lagi beroperasi.
Selain itu, keberadaan KJA yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan infrastruktur bendungan. Di antaranya mempercepat korosi pada struktur bendungan dan fasilitas PLTA, meningkatkan sedimentasi, serta memengaruhi kualitas air baku.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sosialisasi, saat ini terdapat 1.279 unit KJA di Waduk Jatigede dengan total 5.188 petak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.000 petak direncanakan menjadi sasaran penertiban tahap pertama atau sekitar 30 persen dari keseluruhan petak yang ada.
Untuk menentukan secara pasti KJA yang menjadi sasaran penertiban, akan dilaksanakan proses validasi dan pendataan pada tahapan berikutnya.
Dalam sosialisasi tersebut juga disampaikan perlunya kajian lebih lanjut untuk menentukan batas maksimal jumlah KJA yang dapat beroperasi secara legal di Waduk Jatigede, termasuk pemenuhan persyaratan perizinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya mengacu pada Permen KP Nomor 7 Tahun 2023.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pemilik dan pekerja KJA, untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, serta aspirasi terkait rencana penertiban.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh pihak dapat memahami tujuan dan tahapan penertiban sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara terkoordinasi, tertib, serta mengedepankan komunikasi dengan masyarakat.
Upaya penataan KJA tersebut diharapkan mampu menjaga kelestarian Waduk Jatigede sekaligus mempertahankan fungsi bendungan sebagai sumber air bagi masyarakat dan kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Sumedang maupun daerah hilir.
