Ketum Asgar : Ruang publik lapang paris Seyognyanya Buat Kepentingan Publik Masyarakat. Bukan Ajang Bisnis Perorangan
Garut || Suaraindependentnews.id . 18/03/2026 , Ketua umum Asgar Nusantara Ngahiji Pusat asli Garut: Ruang publik lapang paris seyognyanya buat kepentingan publik masyarakat. Bukan ajang bisnis perorangan pemerintah harus evaluasi dengan serius
Kembalikan Ruang publik di Lapang Paris ( teras cimanuk) Hotel tidak layak di tempat rawan banjir Garut: Abaikan Risiko Banjir dan Kepentingan Publik
Garut – Ketua Umum Paguyuban Asgar Nusantara Ngahiji, Haji Hendi SH, melontarkan kritik keras terhadap pemanfaatan Lapang Paris (Teras Cimanuk) di Kabupaten Garut sebagai lokasi hotel berbentuk kontainer oleh pihak ketiga.
Ia menilai kebijakan tersebut tidak sensitif terhadap kondisi lingkungan, mengingat kawasan itu dikenal sebagai daerah rawan banjir.
“Ini keputusan yang tidak berpihak pada keselamatan masyarakat. Kawasan rawan banjir justru dijadikan penginapan, ini logikanya di mana?” tegas Haji Hendi.
Menurutnya, alih fungsi lahan menjadi hotel tidak hanya berisiko, tetapi juga mengabaikan potensi besar kawasan tersebut sebagai ruang publik yang lebih bermanfaat dan berkelanjutan.
Haji Hendi mendorong agar Lapang Paris dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka publik sekaligus pusat edukasi kebencanaan. Ia mengusulkan pembangunan taman cerdas rakyat atau perpustakaan alam sebagai sarana literasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
“Daripada dipaksakan untuk kepentingan bisnis jangka pendek, lebih baik dimanfaatkan untuk edukasi publik. Ini soal keselamatan bukan sekadar soal usaha pihak tertentu yang belum tau manfaat buat masyarakatnya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti orientasi kebijakan masa sebelumnya yang dinilai terlalu berfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.
“Jangan sampai demi PAD yang belum jelas, kita mengorbankan keselamatan warga. Kalau terjadi banjir, siapa yang bertanggung jawab?” katanya.
Sebagai alternatif, Haji Hendi mengusulkan pengembangan konsep wisata edukatif, seperti miniatur Garut yang mencerminkan kekayaan budaya dan alam daerah, namun tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan sementara rencana pembangunan tersebut dan melakukan kajian ulang secara transparan dengan melibatkan publik.
“Pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru mengambil kebijakan yang berpotensi membahayakan,” pungkasnya.
