BERITA UTAMA

LBH Buser Indonesia Siapkan Langkah Hukum, Tuntut Pembayaran Sisa Gaji 14 Eks Karyawan PT Ziyi Jaya Grup

Semarang | suaraindependent.id- Belum adanya kepastian pembayaran sisa gaji terhadap 14 mantan karyawan PT Ziyi Jaya Grup mendorong LBH Buser Indonesia mengambil langkah hukum. Upaya penyelesaian melalui mediasi yang digelar pada 10 November 2026 bersama pihak perusahaan belum menghasilkan kesepakatan sebagaimana diharapkan.

Perwakilan LBH Buser Indonesia, Wahyu Surya Gading, SH, mengungkapkan bahwa pertemuan dengan pihak HRD perusahaan belum memberikan kejelasan mengenai kapan sisa hak penghasilan para mantan pekerja tersebut akan dibayarkan.

Ia juga menyampaikan bahwa jalannya mediasi sempat diwarnai kehadiran seseorang dari pihak luar yang belum diketahui secara pasti identitas maupun kewenangannya. Dalam pertemuan itu, orang tersebut disebut menyampaikan bahwa pemilik perusahaan tidak bersedia membayarkan sisa gaji para mantan karyawan.

Menyikapi situasi tersebut, LBH Buser Indonesia memilih melanjutkan perjuangan melalui jalur pengaduan kepada sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan menangani persoalan tersebut.

Langkah hukum pertama ditempuh pada 15 November 2026 dengan mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Tengah untuk menyampaikan pengaduan. Berdasarkan keterangan pihak LBH, laporan pengaduan tersebut telah diterima oleh pihak kepolisian.

Tidak hanya melalui kepolisian, pada 17 November 2026 LBH Buser Indonesia kembali melakukan langkah administratif dengan mendatangi Dinas Tenaga Kerja di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Semarang. Kedatangan tersebut bertujuan menyampaikan pengaduan terkait dugaan belum terpenuhinya hak pengupahan 14 mantan karyawan PT Ziyi Jaya Grup.

Wahyu Surya Gading menjelaskan bahwa pihaknya juga sedang mengkaji kemungkinan mengambil langkah hukum lanjutan terkait seseorang bernama David melalui Polrestabes Semarang.

Selain itu, LBH Buser Indonesia membuka peluang untuk menyampaikan surat kepada instansi perpajakan guna meminta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi adanya kewajiban perpajakan perusahaan yang tidak dipenuhi. Pengaduan kepada Kementerian Ketenagakerjaan juga masuk dalam agenda langkah lanjutan yang sedang dipertimbangkan.

Menurut Wahyu, seluruh upaya tersebut dilakukan demi memastikan hak-hak 14 mantan pekerja mendapatkan perhatian dan penyelesaian sesuai ketentuan hukum.

Ia menegaskan, persoalan sisa gaji bukan sekadar menyangkut besaran nominal yang belum dibayarkan. Di balik persoalan tersebut terdapat kebutuhan hidup para pekerja beserta keluarga mereka yang tetap harus dipenuhi setiap hari.

“Para mantan karyawan ini memiliki keluarga, anak, dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi. Bukan persoalan besar atau kecilnya nilai gaji yang diperjuangkan, tetapi bagaimana hak mereka dapat diberikan sebagaimana mestinya,” tegas pihak LBH Buser Indonesia.

LBH Buser Indonesia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang mereka miliki, kegiatan produksi PT Ziyi Jaya Grup masih berjalan hingga sekarang. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian instansi terkait dalam menelusuri persoalan pembayaran hak para mantan pekerja.

Melalui pengaduan yang telah disampaikan, LBH Buser Indonesia berharap Polda Jawa Tengah dan Dinas Tenaga Kerja segera melakukan tindak lanjut berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Persoalan pembayaran upah merupakan bagian dari hak normatif pekerja yang mendapatkan perlindungan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan tersebut di antaranya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pasal 88A UU Ketenagakerjaan mengatur kewajiban pengusaha untuk membayar upah kepada pekerja sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Pasal 61A mengatur hak atas uang kompensasi bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi perselisihan mengenai pemenuhan hak pekerja, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Sampai berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh penjelasan resmi dari manajemen PT Ziyi Jaya Grup terkait pengaduan mengenai belum dibayarkannya sisa gaji 14 mantan karyawan tersebut.

Redaksi tetap memberikan kesempatan kepada pihak manajemen perusahaan untuk menyampaikan hak jawab, klarifikasi, maupun penjelasan mengenai persoalan ini demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.

Perkembangan penanganan pengaduan oleh kepolisian dan Dinas Tenaga Kerja kini menjadi perhatian. Para mantan karyawan berharap hak penghasilan yang mereka perjuangkan dapat segera diselesaikan tanpa harus berlarut-larut.

LBH Buser Indonesia menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan penyelesaian sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!