Jebol! Imbas dari Rehabilitasi Irigasi 2 M, Ketua Pemuda: Ini Urat Nadi Kehidupan Warga, SDABK Diminta Tegas!
Solok, Suaraindependent.id – Buah dari proyek rehabilitasi irigasi Bandar Batang Lembang, Kabupaten Solok menyisakan polemik. Minimnya sosialisasi dikeluhkan warga pasca jalur irigasi yang mengairi ratusan hektar sawah warga jebol tergerus arus sungai.
Berantakan, proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumbar Tahun Anggaran 2026 kegiatan Dinas SDABK dengan Nomor Kontrak 04.19/PJPA-SDA.BK/APBD/IX-2026 senilai Rp2.014.554.000 tersebut dikeluhkan warga Nagari Koto Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar.
Diketahui, pelaksanaan proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Batang Lembang, Kabupaten Solok–Kota Solok Lanjutan (TKD) tertanggal 3 September 2026 yang dikerjakan CV Jaya Vista Group dengan konsultan supervisi PT Multi Karya Interplan Konsultan menjadi sorotan masyarakat.
Sejumlah dugaan ketidaksesuaian pekerjaan mencuat setelah adanya laporan warga. Menindaklanjuti pengaduan tersebut, penelusuran langsung digelar media ini ke lokasi proyek, Sabtu 14 November 2026 bersama sejumlah awak media dari berbagai aliansi dan organisasi wartawan.
Didampingi Mul, Ketua Pemuda Bersama beberapa orang warga Korong Bawah Duku Nagari Koto Baru Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, ditemukan dugaan sejumlah kondisi yang memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis lebih lanjut.
Mul menilai kualitas pelaksanaan pekerjaan perlu mendapat perhatian serius dari dinas terkait, karena fasilitas tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan sektor pertanian.
Berawal dari jaringan air yang terputus, warga sekitar rehabilitasi irigasi mulai mengeluh karena saluran tersebut merupakan sumber utama kebutuhan air untuk lahan pertanian, kolam ikan, dan usaha kolam pancing masyarakat.
“Pemutusan aliran air tanpa kepastian waktu dinilai berdampak terhadap aktivitas ekonomi warga yang menggantungkan usaha pada ketersediaan air irigasi,” ungkapnya.
Pasca pengerjaan irigasi di hulu yang kemudian ditinggalkan, bagian tebing Sungai Batang Lembang mengalami keruntuhan, hal ini kuat dugaan karena kesalahan teknis pengerjaan.
“Faktanya, ketika bahu sungai dikeruk, pengerjaannya ditinggalkan, akibatnya tebing penyangga aliran irigasi longsor dan air untuk warga terputus total,” terang Mul.
Diketahui, sebelumnya jalur irigasi ini baik baik saja, air mengalir dengan baik, namun pasca cekungan bekas kerukan pengerjaan proyek yang ditinggalkan dihantam air sungai terus menerus mengakibatkan longsor dibahu jalur air, dan ini akan terus bertambah
“Ini yang kita khawatirkan, poporan irigasi yang sudah ada sebelumnya terus digerus air sungai, kalau tidak cepat di antisipasi, longsor akan bertambah,” ucapnya.
Lanjutnya, “sebelum proyek dikerjakan, air ini masuk mengaliri sawah warga, setelah proyek berjalan, jalur irigasi ini baru longsor, akibatnya aliran air terputus”
Ratusan Hektar sawah di Jorong Bawah Duku dan Jorong Kajai Nagari Koto Baru terancam kering. Bukan itu saja, air tersebut juga dipergunakan warga untuk mandi, ada mushalla yang butuh air
“Ini bukan sekedar irigasi, namun lebih dari itu aliran air ini adalah urat nadi kehidupan warga,” tegas Mul.
Pembangunan yang bersumber dari uang rakyat semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru memunculkan persoalan sosial. Warga tidak menolak pembangunan, tetapi menginginkan pekerjaan berjalan baik, hak masyarakat diperhatikan, dan kesepakatan yang telah dibuat bisa benar-benar dilaksanakan.
“Harapan kami, Pemerintah segera mencarikan solusi, jangan sampai persoalan ini menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat hanya karena perbedaan opini dan informasi,” ungkap Mul.
Disisi lain, menanggapi berbagai dugaan tersebut, Kepala Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Dinas SDABK Provinsi Sumatera Barat, Hendri Yulindra, ST., MT., saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis oleh teman teman media, Sabtu (7/11/2026), menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik, masukan, maupun laporan masyarakat dan media.
Ia menegaskan, dinas tidak akan menoleransi tindakan yang dapat mengganggu kualitas dan mutu pekerjaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara, terangnya. (Billy)
